IBU KOTA BARU, JAWABAN ATAS PROBLEM PEMERATAAN
IBU KOTA BARU, JAWABAN ATAS PROBLEM PEMERATAAN
Oleh: Ahmad Munir, Penggiat Wacana Publik
Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara ke lokasi yang baru, yang diperkirakan akan diletakkan di Kalimantan. Hal ini diperkuat dengan Pidato Presiden RI di Depan Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Imaginasi publik tentu langsung berpandangan akan muncul kota baru mirip Jakarta di salah satu Kawasan di Pulau Kalimantan. Tentu, imaginasi ini tidak salah. Bayangkan saja, jika pusat pemerintahan berpindah ke Pulau Kalimantan, para pejabat pemerintah baik Presiden beserta Menteri dan Lembaga tinggi negara akan berkantor di Ibu Kota baru tersebut. Ditambah ratusan anggota dewan beserta pembantunya dan juga hakim juga akan berkantor di sana.
Sebuah pemandangan baru yang menarik, dan memungkinkan terjadi pergerakan dan pertumbuhan ekonomi baru, tidak saja menjadi Kawasan yang memiliki daya taris khusus, tentu dampak sosialnya salah satunya, pemerintah akan berfokus pada pengembangan dan pembangunan di wilayah sekitar ibu kota negara. Potensi pusat pertumbuhan Kawasan baru jelas akan muncul.
Perdebatan yang terjadi kemudian, investasi pemerintah untuk mengembangkan Ibu Kota baru memakan biaya diperkirakan mencapai hampir 500 T. Jumlah yang tidak sedikit dibanding dengan jika uang tersebut diinvestasikan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia. Sanggahan ini, muncul dari banyak kalangan, mengingat investasi pembangunan kota dianggap tidak benar jika memicu pertumbuhan baru. Lalu apa jalan tengah dan gagasan alternatifnya?
Solusi Gagasan Alternatif
Kesepahaman untuk memindahkan ibu kota negara saya kira sudah sesuai. Hampir seluruh mayoritas bangsa Indonesia setuju untuk agenda pemindahan ibu kota negara. Indikasinya, hampir tepuk riuh menyambut ijin presiden untuk memindahkan ibu kota, dihadapan majelis sidang DPR/MPR/DPD. Juga betapa bangganya masyarakat Kalimantan, menjadi ibu kota negara baru. Walaupun, agenda ini menuai kontra dari beberapa pihak, yang tidak menyetujui, namun lebih pada masukan yang kurang tepat menurut banyak pihak.
Titik temu dari gagasan para pihak, baik yang pro dan yang kontra, ada pada pembangunan Kawasan Ibu Kota baru lebih pada dominasi isu anggaran negara yang akan digunakan untuk membangun Kawasan ibu kota baru. Padahal, penjelasan dari pihak pemerintah sudah jelas, tidak semua dialokasikan untuk pembangunan Kawasan Ibu Kota menggunakan dana APBN, tapi hanya sebagian yang menggunakan APBN. Lainnya, melibatkan swasta dalam pembangunan Kawasan Ibu Kota baru.
Jika fokusnya pada gagasan alternatifnya, sebaiknya pemerintah menunjuk kota-kota lama yang telah ada, misalnya Balikpapan, Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin dsb, kota yang telah ada, lalu dibangun standar layanan baru, sesuai fungsi dan tugas layanan dari ibu kota negara. Lalu dijadikan kota-kota tadi, dikembangkan standar layanannya sesuai standar layanan ibu kota negara, sebagaimana Jakarta, yang juga menjadi ibu kota Jakarta. Ini dapat menjadi gagasan alternative, artinya kota yang telah ada akan dilengkapi dengan pembangunan fasilitas umum milik pemerintah standar ibu kota negara.
Otomatis pada saat bersamaan muncul pengembangan Gedung perkantoran yang baru, lengkap dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial, standar simbol ibu kota negara. Solusinya jelas, dari wacana yang berkembang, lepas dari kelebihan dan kekurangan masing-masing ide dan gagasan masing-masing, namun dapat dijembatani dengan mengembangkan kota baru yang sudah ada, selanjutnya dikembangkan pusat pelayanan baru, tentu juga pembangunan fasilitas publik baru, berkaitan dengan standar layanan ibu kota negara. Ini akan mengahiri polemik dan perdebatan ibu kota baru yang hendak dikembangkan. Saya kira seluruh bangsa Indonesia akan bangga memiliki ibu kota negara yang baru.
Ahmad Munir, Alumni Geografi UI dan Sempat Mengenyam Pendidikan Program Magister di Pascasarjana UI