Pembangunan Wilayah

RINGKASAN

ILMU WILAYAH (REGIONAL SCIENCE) DALAM KAITANYA DENGAN ANALISA KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

TUGAS MATA KULIAH

PEMBANGUNAN WILAYAH

Oleh: Ahmad Munir, 0706265150

DEPARTEMEN GEOGRAFI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS INDONESIA

TAHUN 2010

Ringkasan Buku Berjudul: “Ilmu Wilayah (Regional Science) Dalam Kaitanya Dengan Analisa Kebijakan Dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”

oleh: Prof. Dr. Sutami

RINGKASAN BUKU

1. Hakikat Ilmu Wilayah (Regional Sciences)

Ilmu wilayah (regional sciences) sangat erat kaitanya dengan wilayah. Intinya kita ingin menyoroti keseimbangan socio-spatial dengan memperhatikan dimensi waktu. Oleh karena itu, ilmu wilayah berkembang menurut waktu. Masa classical regional sciences (tahun 1950-an), operation research regional sciences (tahun 1960-an), new regional sciences (tahun 1970-an).

Tanah air Indonesia, tuhan ciptakan untuk bangsa Indonesia, untuk kelangsungan hidup dari generasi ke generasi. Oleh karenanya ada pengaturan hidup tentang; hubungan manusia dengan tuhan, dirinya sendiri, sesame manusia dan bumi. Dalam skala yang lebih besar, bumi sebagai region, merupakan ekosistem yang paling besar, yang merupakan satu-satunya disiplin ilmu, yang berusaha meintegrasikan lingkungan fisik dan sosial.

Pola yang sekarang berkembang, pertama, regional sciences berusaha menspatialkan ilmu-ilmu sosial yang ada. Wilayah lebih diperlukan dari pada dasar-dasar kontruksi, mengingat pembangunan berbasis konstruksi telah maju sedemikian pesat, tetapi ilmu yang menggabungkan pembangunan dengan keselamatan lingkungan belum tumbuh. Padahal Keduanya menggunakan pendekatan sistem (systems approach). Kedua, regional sciences meningkatkan perhatiannya pada ekosistem terutama berkaitan dengan masalah pencemaran, energi, krisis pangan dan perubahan iklim. Pendek kata menjelang tahun 2000 perlu dimantapkan social system dan ecosystem.

Sosial system diuraikan dalam 4 subsystem; yakni insan ekonomi, insane politik, insane sosial dan insan budaya. Keempat masalah tersebut harus dikembangkan menurut pandangan ekonomi yang lazim antara lain;

ü Penyesuaian sistem ekonomi: memperhatikan keterbatasan sumber daya alam yang terdapat pada alam dan sistem sosial.

ü Penyesuaian sistem politik: Menetapkan urutan prioritas, dengan menjaga kepentingan perorangan atau kelompok sesuai dengan kondisi yang berlaku.

ü Sistem integrasi: usaha mengatasi perselisihan dan mengusahakan adanya keserasian dan kerjasama yang baik antar berbagai sektor dan kepentingan.

ü Pola sistem budaya: usaha mempertahankan nilai-nilai budaya dengan pola-pola institusional dan pada interaksi antar elemen masyarakat.

Konsep diatas telah merincikan berbagai masalah sosial sehingga berkembang teori baru disebut “A general theory on the social, political economical structur and fungtion of regions” untuk berbagai bidang ilmu, baik applied technology maupun kelompok social sciences. Terutama digunakan untuk memecah masalah urban, community, regional dan spatial. Dalam hal ini, region dan ecosystem merupakan ruang gerak dari sistem sosial tersebut. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dipisahkan.

Pengambilan keputusan merupakan peristiwa yang sangat menentukan keadaan masa depan. Oleh karena itu, prinsip yang hendaknya dipegang adalah “dengan memperhatikan preferensi, maka usaha untuk mencapai hasil objektif diperlukan actions yang menghasilkan outcomes yang guiding principles”.

Negara berkembang perlu merumuskan, mengarahkan dan memantapkan suatu perencanaan (planning). Hakikat proses pembangunan adalah pertumbuhan baik kuatitatif maupun kualitatif ke tingkat yang dianggap lebih baik. Kriteria yang harus dipenuhi adalah desirability, consistency, feasibility, dan efficiency. Proses perencaan hendaknya berjalan dua arah, atas ke bawah (top-down) atau bawah ke atas (buttom-up). Konsep regional sciences proses perencanaan berjalan dari atas ke bawah dimulai dengan perencanaan di tingkat nasional, terutama menekankan aspek-aspek social network. Jadipada tingkat nasional perencanaan pembangunan ditentukan secara sectoral aggregative, yang mana memiliki kaitan dengan social system dan ecosystem.

Kemudian implementasi dari konsep perencanaan pembangunan adalah; national finace, national logistic, national man power, information system, legitimated power. Dalam perjalannya harus dilakukan telaah kembali, agar arah pembangunan bisa dipelihara sebaik-baiknya.

2. Kajian Pembangunan Wilayah: Bagaimana penerapan Ilmu Wilayah (regional sciences) diterapkan di Indonesia sekarang?

Yang menjadi dasar pembangunan adalah filosofi pancasila dan UUd 1945, salah satunya pasal 33 ayat 3. Di mana secara keruangan mendefinisikan, rakyat adalah social system dan bumi adalah ecosystem. Dan ini sesuai dengan lmu wilayah yang mengkaji interaksi dan interdependensi kedua system tersebut. Dengan demikian ilmu wilayah berperan melandasi dan menjaga dasar pembangunan.

Regional sciences juga berusaha menyeimbangkan antara tujuan-tujuan kedua system tersebut. Dimana ada konsentrasi penduduk tinggi, di situ ekosistem akan terganggu. Dan ilmu wilayah berusaha menjaga keseimbangan kedua system tersebut (regional equilibrium).

Indonesia sebagai Negara yang sedang membangun perlu menetapkan tiga sasaran kegiatan penting; 1) mengenal aspek-aspek tanah air (geografi, demografi, sumber daya alam dan lain-lain 2) Mengenal pembatas-pembatasnya 3) meningkatkan kemampuan pembiayaan dan tenaga ahli yang professional.

Salah satu masalah pembangunan di Indonesia, kita sering terpukau dengan kemajuan pengetahuan yang dipandang positif, dan melupakan masalah-masalah kecil yang menumpuk dan menjadi besar. Demikian juga dengan masalah teknologi. Hal yang harus dilakukan; identifikasi masalah, menganalisis masalah, dan merumuskan perubahan struktur. Sehingga kita bisa melihat masalah pembangunan juga dari sisi negatifnya. Bahkan yang negative ini lebih penting untuk diidentifikasi.

Pembangunan sekarang juga telah melihat social system, tidak hanya bertumpu pada indikator ekonomi. Namun perlu diketahui, kedua Indikator itu cara untuk mempermudah, bukan tujuan pembangunan. Sehingga Prof. Sutami meyakinkan bahwa ilmu wilayah (regional sciences) yang dikembangkan dirinya, sesuai dengan indikator kedua pembangunan tersebut, bahkan memiliki nilai lebih.

3. Pembangunan wilayah di Indonesia

Dalam merencanakan pembangunan di wilayah tertentu, hendaknya indikator social system dan ecosystem perlu diberikan bobot yang sama. Selanjutnya untuk merencakan area tertentu menjadi pusat pertumbuhan (development planning) maka ecosystem hendaknya diberi bobot lebih besar. Setelah area berkembang, selanjutnya dikembangkan konsep integrated area development planning, dalam hal ini ecosystem harus mendapatkan bobot lebih besar dibanding social system.

Prof. Sutami memandang bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dapat membawa bangsa pada ketahanan nasional dengan syarat: 1) mengenal aspek tanah air (demografis, geografis, maupun sumber daya) 2) mengetahui pembatas-pembatas baik ekologis maupun sosial 3) Kemampuan dalam bidang pembiayaan dan tenaga kerja.

Sebenarnya semua masalah pembangunan kembali kepada; man – space – time. Kadang majunya ilmu pengetahuan membuat kita meremehkan hal-hal yang kecil, yang ahirnya menumpuk dan berubah menjadi besar.

Di Indonesia ada beberapa masalah menarik; ada rakyat yang hidup sederhana, ada wilayah yang sangat terbelakang perkembanganya, sekitar 60% masayarakat tinggal di pulau Jawa. Keadaan ini menyebabkan doktrin ekonomi klasik lebihj dipertimbangkan, seperti “menciptakan penawaran dan memenuhi permintaan”.

Hal ini berimbas pada pertimbangan proyek-proyek pembangunan yang terkonsentrasi di Jawa, karena secara ekonomis memiliki keuntungan yang lebih besar dan manfaat yang lebih nyata. Demikian juga dengan penggunaan teknologi, di mana sistem informasi sangat mempengaruhi kebijakan pembangunan.

4. Ilmu Pembangunan

Perkembangan ilmu ke arah spesialisasi, di satu sisi menciptakan perkembangan yang pesat, namun di sisi lain melemahkan manusia untuk melihat permasalahan secara integrated. Sedangkan manusia pada dasarnya; suka berbeda pendapat, kuat menggeser yang lemah, dan suka berselisih. Melandaskan pemikiran pada interdisipliner ilmu, bermanfaat untuk mengurangi asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan mengembangkan ilmu dengan lebih baik. Dengan landasan ini, pengetahuan dapat disesuaikan untuk diterapkan di Indonesia, dengan mengikuti tren umum dunia.

Kebijakan yang baik tentunya juga harus sudah memperhitungkan segi-segi kemungkinan pelaksanaanya. Prof. Sutami berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hanya memiliki dua kelompok; social sciences dan natural sciences. Sedangkan Ilmu Regional (regional sciences) masuk dalam kelompok social sciences dan natural sciences yang lebih menonjolkan ecosystem. Dengan demikian, regional scinces bisa diterapkan dalam kebijakan, dalam bentuk penghayatan dan pengembangan di suatu wilayah (region).

ULASAN

pembahasan prof. sutami dalam bukunya “ilmu wilayah (regional science) dalam kaitanya dengan analisa kebijakan dan perencanaan pembangunan di indonesia” benar-benar focus kajian sekarang sesuai dengan tema lingkungan. beberapa konsep yang searah dengan pandangan prof. sutami antara lain: konsep kajian lingkungan hidup strategis (klhs) yang mulai sekarang telah diterapkan bappenas dalam merencanakan pembangunan di semua bidang.

Konsep ini berusaha mengembangkan berbagai sektor; terutama ekonomi, sosial dan lingkungan agar dijalankan menurut konsep pambangunan secara terpadu. Integrasi ketiga sektor itu, pada dasarnya telah dijelaskan Prof. Sutami, bahwa pembangunan harus benar-benar berusaha menyeimbangkan antara social system dengan ecosystem. Dengan demikian, konsep pembangunan wilayah merupakan keterpaduan antar berbagai sektor dan berusaha mengintegrasikannya dalam menjamin keberlangsungan proses pembangunan.