Link Media Ku

Kuantitas dan kualitas air Jakarta terus turun. Selain cadangan air tanah makin terkuras. Sebagian air sumur juga tercemar bahan-bahan organik dan anorganik.

Masalah air di Jakarta kian hari kian gawat. Penduduk makin sulit memperoleh air bersih dan sehat. Selain air tanahnya yang tercemar, Jakarta yang dihuni sekitar 9,5 juta jiwa ini juga punya masalah serius. Yakni, terbatasya ketersediaan air tanah di beberapa wilayah. Sedangkan pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya belum maksimal.

Krisis ketersediaan air tanah terjadi karena warga Jakarta memanfaatkan air tanah secara berlebihan. Pada saat bersamaan, jumlah sumur bor yang menyedot air tanah hingga kedalaman puluhan meter terus bertambah seiring dengan tumbuhnya kawasan industri. Kondisi ini diperparah oleh kontrol yang lemah.

Pengambilan air tanah secara besar-besaran akan berdampak pada kekosongan air dalam tanah. Akibatnya, permukaan tanah bisa semakin menurun dan cadangan air tanah menipis.

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menyatakan, dengan adanya lonjakan penduduk, akan banyak permasalahan yang terjadi di DKI. Jakarta akan semakin padat dan terjadi degradasi lingkungan yang sangat parah.

Yang sangat berbahaya, lanjutnya, adalah mengenai kebutuhan air minum. Layanan air minum di DKI Jakarta baru mencapai sekitar 60 persen. Jadi ada 40 persen lagi penduduk DKI yang belum terlayani.

Dan dari 60 persen pelayanan air itu, tingkat kebocorannya hampir mencapai 50 persen (Jadi, kalau pemenuhan air bersih di DKI ini tidak terpenuhi, kemungkinan besar akan terjadi eksploitasi pengambilan air tanah yang lebih besar. Hal ini menyebabkan amblesnya permukaan tanah di Jakarta.

“Di samping itu, permasalahan klasik di Jakarta seperti banjir dan macet tidak akan terselesaikan. Jadi apapun yang dilakukan, ujungnya malah menambah masalah baru dan tidak menyelesaikan masalah,” ucap Yayat kepada Rakyat Merdeka.

Karena itu, lanjut Yayat, perlu langkah tegas untuk keluar dari permasalahan rumit ibukota ini. Pemindahan ibukota harus segera direalisasikan karena Jakarta sangat overloaded.

“Ini kenyataan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus keluar dari kotak masalah. Apakah Jakarta ini masih layak untuk dipertahankan, padahal sudah sudah overloaded? Jakarta sudah identik dengan kota yang bermasalah,” cetus Yayat.

Pengamat geografi Universitas Indonesia (UI) Ahmad Munir mengatakan, kerusakan kondisi air tanah di Jakarta sudah sangat parah. Kerusakan yang lebih parah adalah kerusakan dari sisi kualitas. Penurunan kualitas air hampir terjadi di setiap daerah aliran sungai (DAS), sebagai dampak perubahan penggunaan lahan maupun dampak aktivitas kehidupan manusia.

Aktivitas yang memberikan dampak besar pada tingkat pencemaran air adalah Industri. Limbah Industri yang dibuang ke aliran DAS, pada umumnya masih standar limbah. “Ini karena kurang ketatnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas industri. Atau kurang sadarnya para pelaku industri dalam memperhatikan lingkungan,” tegas Ahmad Munir.

Menurutnya, kesadaran masyarakat masih rendah. Banyak masyarakat melihat air sebagai barang gratis sehingga tidak ada lagi sikap “hormat” terhadap air. Padahal, kondisinya sudah sangat berbeda. Untuk memproduksi air bersih, harus dikeluarkan cost yang sangat mahal. Salah satunya, biaya untuk membeli clorin yang didatangkan dari Australia. Minimnya pengetahuan menjadi salah satu faktor penyebab kenapa warga tak bisa menghemat air.

“Jika tidak segera diatasi, Jakarta akan dilanda krisis terburuk kekurangan air bersih untuk waktu mendatang. Ancaman kekeringan pada masa mendatang menjadi ancaman yang nyata jika tidak diperhatikan dari sekarang,” pungkas Ahmad. (RM)

Sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=4743

MENGATASI BANJIR JAKARTA

KBR68H- Banjir yang melumpuhkan aktivitas warga Jakarta pekan lalu memaksa Pemerintah DKI Jakarta berpikir dan bekerja cepat. Apalagi hingga kemarin beberapa daerah seperti Pluit dan Penjaringan Jakarta Utara masih terendam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat banjir menggenangi 41 km persegi wilayah Jakarta. Banjir juga berdampak kepada 910 RT, 370 RW, 74 kelurahan, 31 kecamatan dengan total 248 ribu jiwa dan 18 ribu diantaranya mengungsi. Sementara untuk korban meninggal berjumlah 15 orang. Gubernur DKI Jakarta terpilih Joko Widodo memperkirakan kerugian akibat banjir pekan ini mencapai 20 triliun.

Bencana banjir sebenarnya sudah melanda Jakarta sejak jaman Belanda. Namun menurut Alwi Shihab penulis sejarah Jakarta, Belanda mampu mengatasi datangnya banjir. Berbagai upaya dilakukan Belanda saat itu. Misalkan dengan membangun sejumlah kanal , memelihara sejumlah situ di Jakarta dan sekitarnya dan melestarikan hutan Mangrove. Namun sayangnya, saat ini jumlah situ dan hutan Mangrove tidak sebanyak dulu. Beberapa diantaranya tergerus alih fungsi lahan dan rusak karena tidak terawat. Belum lagi kalau kita sungai Ciliwung, 50 persen diantaranya rusak akibat tangan manusia.

Beberapa usulan untuk mengatasi banjirpun kemudian dilontarkan dari berbagai kalangan. Mulai dari penambahan ruang terbuka hijau, pembersihan pemukiman pinggir sungai, revitalisasi saluran air dan pembangunan waduk. Serta edukasi pengelolahan sampah di masyarakat. Sementara itu pemprov DKI mengklaim akan mengambil beberapa langkah prioritas. Diantaranya melakukan pengerukan sungai, kali dan normalisasi gorong-gorong untuk mencegah banjir.

Langkah Perbaikan Pemerintah

Ke depan Pemerintah DKI akan menargetkan beberapa langkah untuk mengatasi banjir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Ery Basworo mengatakan target jangka pendek saat ini hanyalah memperbaiki pompa-pompa yang rusak. Sementara untuk jangka panjangnya, pemerintah akan melakukan pelebaran sungai-sungai. Dari 13 sungai besar yang masuk Jakarta, tiga diantaranya sudah mulai dikerjakan, yakni sungai Pesanggrahan, Angke dan Sunter. Dengan pembagian tugas Pemprov DKI membebaskan lahan di sekitar sungai, sementara pemerintah pusat melebarkan konstruksinya. Target berikutnya adalah kali Ciliwung. Menurutnya sungai-sungai hulu di Puncak seharusnya mampu menahan air terlebih dahulu sebelum mengalir ke Jakarta.

“Indikatornya mudah yaitu kecepatan mengalir. Kecepatan air dahulu mengalir membutuhkan sekian belas jam sampai ke Jakarta. Kalau sekarang dari Katulampa sekarang lebih cepat. Dalam hitungan jam saja. Ini buktinya tidak ada resapan,”jelas Ery Basworo

Namun demikian, saat ini menurutnya sudah ada kesepahaman antara Pemprov DKI dengan Kemen PU untuk membangun beberapa waduk di bagian hulu. Diantaranya di wilayah Ciawi dan Cimanggis sebagai fungsi penampung air. Sebagai pelaksanannya sudah ada beberapa lahan yang dibebaskan oleh Pemda DKI Jakarta. Waduk yang sepanjang kali sunter atau krukut tersebut ditengarahi memiliki akan mampu menahan air dan sekaligus sebagai pengendali banjir.

Pendekatan Ekologis

Sementara itu Pengamat Hidrologi UI Ahmad Munir mengkritik Pemerintah agar tidak terus menggunakan pendekatan tehnik dalam menanggulangi banjir. Menurutnya pengerukan, pelebaran sungai dan pembuatan sodetan kanal banjir timur hanya mampu meminimalisir banjir sementara. Tetapi untuk mengatasi banjir yang terus terjadi sepanjang tahun, pemerintah diharapkan menggunakan pendekatan ekologis. Bagaimana melakukan penghijauan di semua daerah aliran sungai.

“Kita harus mengembalikan banjir ke dalam sistem ekologi. Bagaimana pemerintah harus memperhatikan jangka panjang dengan memperhatikan sempadan sungai, badan sungai dinormalisasi tapi tidak hanya menggunakan pendekatan tehnik saja. Kita harus normalisasi daerah floodplain (endapan kanan kiri sungai), kita hijaukan kembali sempadan sungai. Saya pikir itu lebih baik daripada membuat sodetan dan pengerukan,”jelas Ahmad Munir.

Selain itu diperlukan kebijakan terpadu Pemerintah pusat dalam menata bagian hulu. Bagaimana caranya Mempertahankan atau kalau bisa memperbaiki daerah tangkapan hujan. Karena menurut catatan Ahmad Munir, 0,1 persen saja perubahan alih lahan akan berakibat penambahan luas banjir sebesar 0,02 persen. Kemudian yang tidak kalah penting adaya upaya edukasi yang intensif ke masyarakat sebagai subyek dari sistem ekologi.

Sumber:
www.portalkbr.com/berita/perbincangan/2440828_4215.html